POLITIK
DAN STRATEGI NASIONAL
A.
Pengertian politik & Strategi Nasional
Perkataan politik berasal dari bahasa Yunani yaitu
Polistaia, Polis berarti kesatuan masyarakat yang mengurus diri sendiri/berdiri
sendiri (negara), sedangkan taia berarti urusan. Dari segi kepentingan
penggunaan, kata politik mempunyai arti yang berbeda-beda.
Dari segi kepeintingan penggunaan , kata politik
mempunyai arti yang berbeda-beda namu untuk lebih jelas , di bagi dalam segi
kepentingan penggunaanya yaitu:
a. Dalam Arti
Kepentingan Umum (politics)
Politik dalam arti kepentingan umum atau segala
usaha untuk kepentingan umum, baik yang berada dibawah kekuasaan negara di
Pusat maupun di Daerah, lazim disebut Politik (Politics) yang artinya adalah
suatu rangkaian azas/prinsip, keadaan serta jalan, cara dan alat yang akan
digunakan untuk mencapai tujuan tertentu atau suatu keadaan yang kita kehendaki
disertai dengan jalan, cara dan alat yang akan kita gunakan untuk mencapai
keadaan yang kita inginkan.
b. Dalam Arti
Kebijakan(policy)
Politik adalah penggunaan pertimbangan-pertimbangan
tertentu yang yang dianggap lebih menjamin terlaksananya suatu usaha,
cita-cita/keinginan atau keadaan yang kita kehendaki. Di titik beratkan pada:
-
Prose pertimbangan
-
Menjamin terlaksananya suatu usaha
-
Pencapaian cita-cita\ suatu keinginan
Jadi politik adalah suatu tindakan dari kelompok
individu mengenai suatu masalah dari suatu masyarakat atau Negara,dengan
demikian politik membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan:
-
Negara
Adalah suatu organisasi dalam satu wilayah yang
memiliki kekuasaan tertinggi yang di taati oloh rakyatnya, dapat dikatakan
Negara merupakan bentuk masyarakat dan organisasi politik yag paling utama
dalam wilayah yang berdaulat
-
Kekuasaan
Adalah kemampuan seseorang atau kelompok untuk
mempengaruhi tingkah laku orang atau kelompok lain sesuai dengan keinginanya,
yang rerlu diperhatikan adalah bagaimana cara memperoleh kekuasaan dan bagai
mana cara kekuasaan dijalankan.
-
Pengambilan kebijakan/ keputusan
Politik adalah pengambilan keputusan melalui saran
umum, keputusan yang di ambil menyangkut sector public dari suatu Negara, yang
perlu di perhatikan dalam pengambilan keputusan adalah siapa pengambil
keputusan iti dan untuk siapa keputusan itu di buat.
-
Kebijakan umum
Adalah suatu kumpulan keputusan yang di ambil oleh
seseorang atau kelompok politik dalam memilih tujuan dan cara mencapai tujuan
-
Distribusi
Distribusi adalah pembagian dan pengalokasian nilai-nilai (value) dalam
masyarakat. Nilai adalah sesuatu yang diinginkan dan penting, ia harus dibagi
secara adil.
B. Dasar Pemikiran
Penyusunan Politik dan Strategi Nasional
Penyusunan politik dan strategi nasional perlu
memahami pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam sistem manajemen nasional
yang berdasarkan ideologi Pancasila, UUD 1945, Wawasan Nusantara dan Ketahanan
Nasional. Landasan pemikiran dalam manajemen nasional sangat penting sebagai
kerangka acuan dalam penyususan politik strategi nasional, karena didalamnya
terkandung dasar negara, cita-cita nasional dan konsep strategi bangsa
Indonesia.
C. Penyusunan Politik dan
Strategi Nasiolan
Penyusunan politik dan strategi nasional perlu
memahami pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam sistem manajemen nasional
yang berlandaskan ideologi Pancasila, UUD 1945, Wawasan Nusantara, dan
Ketahanan Nasional.
Penyusunan Politik dan Strategi Nasional
Politik dan strategi nasional yang telah berlangsung selama ini disusun
berdasarkan sistem kenegaraaan menurut UUD 1945. sejak tahun 1985 telah
berkembang pendapat yang mengatakan bahwa jajaran pemerintah dan
lembaga-lembaga yang tersebut dalam UUD 1945 merupakan “suprastruktur politik”.
Lebaga-lembaga tersebut adalah MPR, DPR, Presiden, DPA, BPK, MA. Sedangkan
badan-badan yang ada dalam masyarakat disebut sebagai “infrastruktur politik”,
yang mencakup pranata politik yang ada dalam masyarakat, seperti partai
politik, organisasi kemasyarakatan, media massa, kelompok kepentingan (interest
group), dan kelompok penekan (pressure group). Suprastruktur dan infrastruktur
politik harus dapat bekerja sama dan memiliki kekuatan yang seimbang.
Mekanisme penyusunan politik dan strategi nasional
di itngkat suprastruktur politik diatur oleh presiden/mandataris MPR. Sedangkan
proses penyusunan politik dan strategi nasional di tingkat suprastruktur politk
dilakukan setelah presiden menerima GBHN.
Strategi nasional dilaksanakan oleh para menteri dan
pimpinan lembaga pemerintah non departemen berdasarkan petunjuk presiden, yang
dilaksanakan oleh presiden sesungguhnya merupakan politik dan strategi nasional
yang bersifat pelaksanaan.
Pandangan masyarakat terhadap kehidupan politik,
ekonomi, sosial budaya, maupun bidang Hankam akan selalu berkembang karena:
a. Semakin tinggina kesadaran bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
b. Semakin terbukanya akal dan pikiran untuk memperjuangkan haknya.
c. Semakin meningkatnya kemampuan untuk menentukan pilihan dalam pemenuhan
kebutuhan hidup.
d. Semakin meningkatnya kemampuan untuk mengatasi persoalan seiring dengan
semakin tingginya tingkat pendidikan yang ditunjang oleh kemampuan ilmu
pengetahuan dan teknologi.
e. Semakin kritis dan terbukanya masyarakat terhadap ide baru.
D. Stratifikasi polotik dan
stategi nasional
Sertifikasi politik (kebijakan) nasional dalam
Negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut:
a. Tingkat Penentu Kebijakan Puncak
1). Tingkat kebijakan puncak meliputi Kebijakan tertinggi yang menyeluruh
secara nasional dan mencakup: penentuan Undang-undang Dasar, penggarisan
masalah makro politik bangsa dan negara untuk merumuskan idaman nasional
(national goals) berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. kebijakan tingkat puncak
ini dilakukan oleh MPR dengan hasil rumusan dalam GBHN dan ketapan MPR.
2). Dalam hal dan keadaaan yang menyangkut kekuasaan kepala negara seperti
tercantum pada pasal-pasal 10 s.d. 15 UUD 1945, tingkat penentuan kebijakan
puncak ini juga menackup kewenangan presiden sebagai kepala negara.
b. Tingkat Kebijakan Umum
Tingkat kebijakan umum merupakan tingkat kebijakan di bawah tingkat kebijakan
puncak, yang lingkupnya juga menyeluruh nasional. Hasil-hasilnya dapat
berbentuk:
1). Undang-undang yang kekuasaan pembuatannya terletak di tangan presiden
dengan persetujuan DPR (UUD 1945 pasal 5 ayat (1) ).
2). Peraturan pemerintah untuk mengatur pelaksanaan undang-undang yang wewenang
penerbitannya berada di tangan presiden (UUD 1945 pasal 5 ayat (2) ).
3). Keputusan atau instruksi presiden, yang berisi kebijakan-kebijakan
penyelenggaraan pemerintahan yang wewenang pengeluarannya berada di tangan
presiden (UUD 1945 pasal 4 ayat (1) ).
4). Dalam keadaan tertentu dapat pula dikeluarkan Maklumat Presiden.
c. Tingkat Penentuan Kebijakan Khusus
Kebijakan khusus merupakan penggarisan terhadap suatu bidang utama (major area)
pemerintahan.
d. Tingkat Penentuan KebijakanTeknis
Kebijakan teknis merupakan penggarisan dalam satu sektor dari bidang utama di
atas dalam bentuk prosedur serta teknik untuk mengimplementasikan rencana,
program, dan kegiatan.
e. Dua Macam Kekuasaan dalam Pembuatan Aturan di
Daerah
1). Wewenang penentuan pelaksanaan kebijakan pemerintah pusat di daerah
terletak di tangan gubernur dalam kedudukannya sebagai wakil pemerintah pusat
di daerah yuridikasinya masing-masing.
2). Kepala Daerah berwenang mengeluarkan kebijakan pemerintah daerah dengan
persetujuan DPRD.
Referensi:
